Pengawasan Kredit Jaminan Bank Perkreditan Rakyat Prosedur Sistem

Posted by Sanjaya Yasin 0 komentar

Ditulis oleh : Sanjaya Yasin

1. Prosedur Pengawasan Kredit
Setelah kredit diberikan, maka tugas BPR selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah yang dibiaya dengan kredit tersebut.

Menurut H. Sofyan Safri (2001 : 10), “Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa, apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.


a.    Mutasi dari rekening koran nasabah
Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sirkulasi penarikan dana dari dan ke rekening nasabah yang meminta kredit. Dari mutasi rekening koran ini BPR dapat melihat apakah perputaran keuangan dalam rekening nasabah telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

b.    Kegiatan usaha dan kemajuan usaha nasabah
Kegiatan usaha nasabah dapat dilihat dari laporan-laporan yang diminta dari nasabah antara lain :
  1. Laporan produksi
    Laporan ini berisikan kegiatan prouksi setiap bulan. Data tentang kapasitas produksi dibandingkan dengan data yang diberikan nasabah ketika mengajukan permohonan kredit.
  2. Laporan penjualan
    Laporan ini bertujuan untuk mengetahuikegiatan penjualan perusahaan setiap bulannya. Dari laporan penjualan ini BPR dapat menilai realisasi rencana-rencana yang diajukan nasabah.
  3. Laporan keuangan
    Merupakan informasi yang menyeluruh untuk mengetahui posisi keuangan dan keadaan usaha dalam suatu periode pembukuan. Analisa laporan keuangan yang penting bagi BPR adalah : 

    • Analisa ratio
      Rasio lancar atau lebih dikenal sebagai bankers ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban lancarnya dengan menjual aktiva lancar yang dimiliki setiap saat. 
    Pengawasan Kredit Bank
     
    • Analisa Piutang atau Account Receivable Turn Over
      Semakin tinggi tingkat perputaran piutang menunjukkan semakin lancar penagihan terhadap piutang, sekaligus menunjukkan semakin lancar perputaran modal kerja. Tingkat perputaran piutang dapat dihubungkan dengan mutasi rekening koran nasabah.
    • Analisa kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau Rate of Retun On Investment.
      Analisa ini sangat penting karena laba merupakan elemen pokok bagi penilaian BPR. Dengan tingkat laba yang relatif tinggi perusahaan diharapkan menghasilkan kelebihan untuk membayar cicilan pinjaman berikut bunganya. 

c.    Meninjau langsung ketempat usaha nasabah
    Tujuan dari tinjauan langsung ini adalah :
  • Untuk melihat secara langsung keadaan usaha nasabah, apakah berjalan lancar atau mengalami kemunduran,
  • Untuk membuktikan kebenaran dari seluruh laporan nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan usaha secara fisik,
  • Untuk memberikan saran-saran dan pembinaan bila terjadi hambatan dalam menjalankan usaha.

Dengan informasi yang diperoleh dari peninjauan langsung, maka Bank Perkreditan Rakyat dapat mengetahui keadaan usaha nasabah yang sebenarnya. Apabila ditemukan adanya hambatan didalam mengelola kredit yang diberikan, maka BPR akan mengambil tindakan untuk mengamankan kredit tersebut.

Sarana pengawasan dalam pemberian kredit sama halnya dengan sarana administrasi kredit, yang mempunyai beberapa tingkatan yang dimulai dengan perundang-undangan yang mengatur kegaitan perbankan pada umumnya dan kegiatan perkreditan pada khusunya, setelah itu perangkat peraturan dan kebijaksanaan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Agar ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, perlu dituangkan kedalam bentuk sarana pengawasan yang terdiri dari :

a.     Sarana perangkat keras, yang terdiri dari :
  • Berbagai bentuk standarized form.
  • Berbagai alat tulis kantor, karbonazed paper.
  • Peralatan kantor untuk mendeteksi dokumen palsu.
  • Alat-alat komunikasi untuk penyampaian informasi secara cepat, aman dan rahasia.
  • Filling cabinet yang memadai untuk melindungi dokumen-dokumen perkreditan.
  • Alat-alat transportasi untuk pelaksanaan inspection on the spot.

b.    Tenaga kerja, sebagai operator dan manajer.
c.     Perangkat lunak.

Agar perangkat keras dan tenaga kerja dapat bekerja dengan baik dan terarah, maka perlu ada sekumpulan aturan yang disusun secara sistematis.

Perangkat lunak sebagai alat pengawasan meliputi :
  • Manual of Operation, yaitu pedoman kerja yang dapat dianggap sebagai tolok ukur pelaksanaan kerja.
  • Struktur organisasi dan pembagian kerja.
  • Sistem dan prosedur kerja yang sistematis untuk memudahkan semua pihak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
  • Pendidikan pegawai, sebagai salah satu syarat internal control yang baik untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawabnya.
  • Job rotation dan cuti pegawai.
  • Anggaran, sebagai rencana kerja yang dimanivestasikan dalam satuan nilai uang.

Pelaksanaan pengawasan kredit harus dapat dijalankan dengan efisien karena luasnya ruang lingkup, serta banyaknya objek dan subjek yang harus diawasi sementara tenaga kerja dan waktu sangat terbatas.

2. Teknik pengawasan kredit
a.    Control by Exception
Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga dengan demikian sasaran dan intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstern).

b.    Pengawasan Fisik
Yaitu pengawasan yang langsung dilakukan ketempat usaha nasabah

c.    Monitoring Perkreditan
BPR harus mengumpulkan data-data dan informasi baik informasi ekstern maupun informasi intern.

d.    Audit
Dengan sasaran audit ditujukan kepada nasabah dan bagian pengelolaan kredit. Beberapa bentuk aplikasi pengendalian intern dalam usaha perbankan dapat ditunjukkan sebagai berikut :
  1. Division of Duties,
    Dapat berupa pemisahan fungsi-fungsi administratif, operasional, dan fungsi penyimpanan seperti front office teller, kasir dan accounting. Disamping itu pemisahan fungsi ini juga dapat dilihat dari tingkat jabatan yang ada.
  2. Dual control,
    Merupakan kegiatan pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh petugas sebelumnya.
  3. Joint custody,
    Suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang yang mempunyai fungsi yang berbeda adlam tugasnya. Hal ini diperlukan mengingat bahwa tanggung jawab bank berkaitan dengan barang-barang berharga seperti uang dan dokumen-dokumen barang jaminan.
  4. Mandatory vacation,
    Merupakan kebebasan untuk menggunakan hak cuti
  5. Number control,
    Yaitu penyusunan formulir-formulir kerja secara prenumbered.
  6. Outside activities of bank personal,
    Kegiatan pegawai bank diluar pekerjannya (jam kerja) harus dapat memberikan dampak positif bagi bank yang bersangkutan.
  7. Rotation on duty assigment,
    Merupakan mutasi pegawai dan pejabat bank untuk menghilangkan berbagai kejenuhan bekerja secara rutin untuk suatu jangka waktu yang relatif lama.
  8. Independen balancing,
    Merupakan penyeimbangan antara saldo-saldo rekening selama pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi-transaksi perkreditan. Keseimbangan ini secara otomatis akan diperoleh bila praktek-praktek sistem akuntansi yang baik benar-benar telah diterapkan dalam kegiatan perbankan.

Jaminan Kredit
Jaminan kredit berfungsi untuk pengamanan kredit yang diberikan. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kakayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Kegunaan jaminan kredit adalah sebagai berikut :
  1. Memberikan hak dan kekuasan kepada bank (BPR) untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila debitur melakukan wan prestasi,
  2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, dan kemungkinan untuk meninggallkan usahanya tersebut menjadi semakin kecil,
  3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank (BPR).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menilai jaminan kredit dalam suatu BRP adalah :
  • Nilai Jaminan,
    Jaminan kredit secara ekonomis nilainya harus dapat mengcover resiko terhadap kredit yang diberikan. Nilai jaminan atau dalam istilah perbankan lazim dikenal dengan nilai taksasi adalah hasil penilaian BPR terhadap suatu objek jaminan kredit. Bagi BPR yang memiliki jaminan kredit pada umumnya secara yuridis cukup lemah, maka jaminan yang diterima hendaknya memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi, misalnya jaminan yang diterima bernilai minimal 200 % dari plafond kredit. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan nilai jaminan.
  • Marketability,
    Jaminan kredit yang diterima harus memperhatikan apakah jaminan tersebut cukup mudah untuk dijual jika terjadi wan prestasi pada debitur, dalam hal ini BPR harus dapat memahami karakteristik atau spesifikasi tertentu dari berbagai jenis jaminan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat marketability jaminan tersebut.
  • Penurunan Nilai Jaminan,
    Jaminan kredit harus dapat diprediksi seberapa besar akan terjadi penurunan nilai jual jaminan kredit tersebut, terutama selama jangka waktu kredit. Dengan kata lain, jika terdapat penurunan nilai jaminan, maka harus diperhitungkan bahwa nilai tersebut masih dapat mengcover fasilitas kredit,
  • Legalibilitas Jaminan,
    Legalitas atau status jaminan secara yuridis harus jelas sebagai dasar untuk pengikatan jaminan oleh BPR. Dalam hal ini, BPR harus meneliti dengan benar bahwa dokumen yang diterima adalah benar sebagai bukti kepemilikan atas objek yang menjadi jaminan kredit. Khusus untuk jaminan tanah dengan jumlah yang relatif besar, BPR dapat melakukan konfirmasi kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat untuk melihat status jaminan tersebut apakah dalam kondisi “bersih” atau sedang dalam sengketa.
  • Controllability.
    Jaminan kredit yang diterima secara fisik harus mudah dikontrol oleh pihak BPR. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu seperti bencana alam, kebakaran, atau usaha manipulasi terhadap jaminan kredit tersebut, maka pihak BPR dapat segera mengetahuinya untuk segera mengambil langkah antisipatif. Dalam hal ini BPR hendaknya memiliki stadar untuk aspek kontrol terhadap jaminan kredit, baik untuk barang bergerak, ataupun barang tidak bergerak berkaitan dengan lokasi kantor BPR. Secara periodik karyawan BPR (A/O) harus memonitor secara fisik seluruh jaminan kredit debitur.

Barang jaminan secara umum dalam BPR dibagi atas 2, yaitu :
  • Barang jaminan pokok, yang terdiri dari barang-barang bergerak dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
  • Barang jaminan tambahan dapat berupa :
    • Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notaril serta jaminan bank.
    • Barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa tanah dengan sertifikat dari BPN setempat, BPKP dan surat bukti pemilikan lainnya.

Jaminan kredit tergantung kepada jenis usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut, misalnya kredit modal kerja untuk memproduksi suatu jenis barang maka sebagai jaminan utamanya adalah semua persediaan barang dan piutang dagang milik nasabah, sesuai dengan pembiayaan kredit yang diberikan, jaminan pokok ini diyakini kebenaran status pemilikannya.    
 
Daftar Pustaka Langkah langkah Pengawasan Kredit Bank Perkreditan Rakyat
Safri, H. Sofyan, 2001. Sistem Pengawasan Manajemen, Cetakan Pertama, Penerbit-PT. Pustaka Quantum, Jakarta.


Artikel Menarik lainnya :