Sukai Halaman Grosir Mutiara Lombok Supplier Murah

Peran dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI

Pada naskah asli UUD 1945 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan "Presiden mengangkat duta dan konsul". Untuk itu pada masa lalu pengangkatan duta merupakan hak prerogratif Presiden sepenuhnya, dimana duta merupakan wakil dari Presiden, diangakat dan diberhentikan Presiden serta merupakan bagian dari pemerintah berada dibawah Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan politik dan hubungan luar negeri sebagi wakil bangsa dan negara Republik Indonesia.

Judul Artikel Peran dan Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pengangkatan Duta Besar RI
Perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan penimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Makna dari pasal tersebut berarti telah memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam pengangkatan duta yang semula adalah hak prerogratif Presiden. Keterlibatan peran DPR sebagai mana dikemukakan dalam pasal diatas adalah kewenangan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar (dubes) yang telah diajukan Presiden sebelum penempatanya di negara sahabat. Sedangkan kewenangannya tersebut merupakan bagian dari Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam hal agenda pengangkata pejabat-pejabat negara yang memerlukan pembahasan bersama antara Presiden dengan DPR

Sebelum melihat lebih jauh mengenai peran DPR dalam memberikan pertimbangan, terlebih dahulu kita lihat dari berbagi sudut pandang yang berbeda namun satu sama lain dapat saling berhubungan sehingga dapat menjelaskan maksud dari kewenangan DPR tersebut, yaitu; dari sudut politik, sudut historis, dan sudut hukum.


  • 1.    Dari  sudut politik,  kedudukan  DPR  sebagai  lembaga representasi  rakyat merupakan komponen utama politik dan kekuasaan, disisi lain dubes yang bertugas untuk melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain sebagi wakil     bangsa dan negara Republik Indonesia yang berarti juga membawa serta seluruh kepentingan rakyat. Maka guna mendapatkan duta yang dapat  mewakili  dan  mampu  memperhatikan  serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh maka terhadap calon dubes yang akan ditempatkan paling tidak dilakukan hearing terlebih dahulu dengan DPR. Supaya duta-duta tersebut mengerti dan menangkap Semua pesan-pesan politik rakyat yang selanjutnya akan memperjuangkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

  • 2.    Dari sudut historis, Pada masa lalu pengangkatan duta besar merupakan ajang menyingkirkan dan pembuangan lawan politik dari pemerintah, sehingga pada waktu itu ada istilah "di-dubes-kan". Pengangkatan duta terkesan merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu sehingga aspek kualitas dan kepentingan diplomasi itu sangat terabaikan. Padahal duta merupakan alat negara untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara penerima baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Begitu pentingnya arti duta besar bagi sebuah negara untuk kepentingan diplomasi bangsa dan agar tidak terulang lagi pengangkatan dubes sebagi tempat buangan lawan politk, pensiunan, dan militer yang menjadikan tidak berbuat banyak dalam mejalankan tugasnya, maka telah terjadi kesepakatan bersama dikalangan wakil-wakil politik di MPR, bahwa demi meningkatkan kualitas dubes Indonesia hendaknya setiap calon dubes yang diajukan Presiden melibatkan juga peran DPR untuk membahas bersama melalui proses pertimbangan. Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada istilah "di-dubes-kan".

  • 3.    Dari sudut hukum, Peran DPR dalam memberikan pertimbanga kepada setiap calon dubes adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Hak ini diberikan sebagai bagian dari tugas DPR dalam fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan dan agenda-agenda pemerintah yang akan dijalanakan. Di negara Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial secara mumi sekalipun dalam hal pengangkatan dubes harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari parlemen. Untuk itu kiranya tepat bagi konstitusi Indonesia untuk melibatkan peran DPR dalam pengangkatan dubes sebelum ditempatkan di negara-negara sahabat. Dengan adanya mekanisme pengangkatan dubes melalui pertimbangan DPR, diharapkan di masa datang sosok duta besar RI adalah benar-benar orang yang memiliki kemampuan menjalankan tugas dan perannya   secara   maksimal   sebagi   wakil   bangsa  di   negara   lain   untuk memajukan hubungan dan kerjasama antara kedua negara.

Dari ketiga sudut pandang tersebut peran DPR dalam memberikan pertimbangan terhadap calon dubes ternyata sangatlah perlu dan penting serta dijamin secara konstitusional. Hal ini guna meningkatkan peran duta besar sendiri dimata internasional dimana bangsa Indonesia sedang mengalami krisis identitas, pengakuan serta kepercayaan dari negara-negara asing. Serta sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri, dimana perlunya peningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri serta meningkaatkan kulitas diplomasi agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif di segala bidang agar membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, yang pada ahirnya dapat mempercepat pemulihan krisis ekonomi dan Pembangunan nasional.

Diplomasi sendiri merupakan usaha meyakinkan pihak/negara lain untuk dapat memahami, membenarkan, mendukung pandangan dan kepentingan nasional kita dengan membutuhkan pengetahuan dan profesionalisme tampa perlu menggunakan kekerasan.

Dengan memperhatikan asas hukum, lex superion derogat legi in feriori, maka dapat diketahui bahwa, semua peraturan Perundang-undangan dibawah UUD harus mengacu pada UUD. Kedudukan UUD sebagi hukum fudamental (grundnorm) untuk   dijadikan   hukum   dasar  bagi   pengaturaan   sebuah   negara,   maka  dalam Pelaksanaan pengangkatan Duta Besar RI pun harus merujuk pada hukum dasarnya, yaitu UUD 1945.

Materi perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang berkaitan dengan pengangkatan duta, Presiden haruslah terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan DPR. Pada masa lalu pengangkatan duta merupakan hak prerogratif Presiden yang tidak dapta dikontrol dan diawasi sehingga dalam pengangkatan duta telah mengabaikan unsur propesional dan tidak memperhatikan makna pentingnya duta di negara sahabat. Oleh sebab itu, kekuasaan Presiden yang mutlak itu telah direduksi dengan mengamanatkan perlunya memperhatikan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta.

Sedangkan pada tingkatan Undang-Undang hal mengenai pengangkatan duta merupakan sepenuhnya hak prerogratif Presiden, ini dapat kita lihat dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dimana dikatakan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri berada ditangan Presiden. Presiden dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Menteri. Sedang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di angkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan merupakan wakil negara dan bangsa serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan konstitusi peran DPR dalam pengangkatan dubes adalah memberikan pertimbangan. Dimulai dengan dipanggilnya calon duta untuk dilakukan dengar pendapat yang sepenuhnya dilakukan oleh Komisi I. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai mana diatur dalam Tatib DPR RI Pasal 86, Komisi I melakukan clarification hearing bersama calon duta besar dengan memberikan saran, masukan terhadap priroritas yang harus dikerjakan, titipan pesan yang perlu diperhatikan, catatan serta keberatan tapi bukan penolakan.

Berbeda dengan persetujuan, dalam hal pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi I ini tidak perlu dilakukan fit and proper test terhadap calon yang akan ditempatkan dalam suatu jabatan. Fit and proper test sediri adalah uji kelayakan ataupun kepatutan misalnya pada calon Hakim Agung atau anggota Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai data pribadi, penjabaran terhadap visi dan misi kerja serta pengalaman dalam berkarir. Hasil uji kelayakan itu sangat menentukan bagi lulus atau tidaknya terhadap calon yang melakukan uji tersebut dan sifatnya mengikat.

Setelah dilakuakan dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi I terhadap calon dubes, maka dilakukan diskusi intern di Komisi I untuk membahas hasil dari dengar pendapat untuk memberikan penilaian terhadap apa yang akan dijadikan pertimbangan. Kemudian hasil pertimbangannya dilaporkan kepada Pimpinan Dewan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden secara rahasia. Adapun kemudian untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, Komisi I membuat kreteria dan dasar pertimbangan yaitu; 
  • Pertama, memiliki kemampuan diplomasi yang mencakup komunikasi, konseptual, dan kemampuan berargumentasi. 
  • Kedua, memiliki kemampuan  bahasa  minimal  bahasa  lnggris dan/atau  bahasa  setempat.  Ketiga, memiliki latar pendidikan minimal strata satu (S1).
  • Kempat, memiliki kemampuan profesional dan menajerial. 
  • Kelima, tidak cacat moral dan tidak ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. 
  • Keenam, memiliki integritas dan loyalifas tinggi terhadap bangsa dan negara. 
  • Ketujuh, memiliki pengalaman panjang terhadap profesi dalam bidangnya. 
Tetapi dari kreteria tersebut tidak bisa dijadikan acuan bagi lulus atau tidaknya calon Dubes yang diajukan oleh Presiden. Kewenangan DPR hanya memberikan masukan sebaiknya seorang calon dubes bisa diangkat atau tidak diangkat dengan aneka alasan dan argumentasi.

Lebih jauh mengenai bentuk pertimbangan itu apakah sifatnya mengikat (imperatif), ataukah sekedar sukarela (fakultatif). Dengan pertimbangan yang diberikan DPR apakah dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila tidak dilaksanakan oleh Presiden. Menurut Satya Arinanto,(Satya Arinanto, DPR Seharusnya Hanya Beri Pertimbangan, Kompas, 19 Juni 2002) dari sudut pandang yuridis sebuah pertimbangan tidaklah mengikat, artinya bisa saja Presiden setelah memperhatikan pertimbangan tersebut kemudian membuat pertimbangan sendiri. Lebih lanjut Satya mengatakan tidak ada kewajiban mentaati yang ditimbulkan dari sebuah pertimbangan.

Kecuali itu memang pada setiap hasil dari pertimbangan DPR tersebut selalu diperhatiakan kemudian dilaksanakan oleh Presiden secara berulang-ulang sehingga telah menjadi konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Ismail Suny, konvensi ketatanegaraan dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan suatu negara, walaupun perbuatan tersebut bukan hukum. Sedangkan K.C. Wheare berpendapat bahwa konvensi merupakan suatu praktek tertentu berjalan untuk jangka waktu yang lama bersifat persuasif, kemudian diterima sebagai suatu hal yang wajib. (Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, PSH. FH. UII, Yogyakarta, 1999, hlm 180 & 182) Dengan demikian, suatu prektek ketataneraan yang berulang ualang dapat menjadi suatu yang wajib dan kemudian ditaati oleh penyelenggara negara sebagai bentuk perkembangan penyelenggaraan negara.

Namun demikian karena kewenangan DPR untuk memberikan pertimbangan telah diatribusikan oleh konstitusi, dan hal itu bermakna sebagai implementasi dari fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Kemudian pelaku perubahan konstitusi kita telah melihat bahwa hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan duta tanpa adanya kontrol dan pengawasan telah mengabaikan profesionalitas dan pentingnya diplomasi pada suatu negara. Untuk itu maka sebaiknya Presiden tetap memperhatikan pertimbangan DPR tersebut. Dalam hal lain yang perlu diperhatikan Presiden mengenai resiko politik yang harus ditanggung, apabila misalnya calon dubes yang oleh DPR disarankan tidak dingkat, tetapi dengan pertimbangannya Presiden tetap mengangkat dubes tersebut. Hal ini seandainya di tengah-tengah tugasnya dubes tersebut melakukan kesalahan, tindakan lain yang merugikan bangsa dan negara atau telah gagal menjalankan amanat negara, maka Presiden dapat dipertanyakan dalam hal itu, bahkan DPR bisa saja mengunakan salah satu haknya, yaitu mengajukan hak iterpelasi Presiden misalnya.

Peran dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI


Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah yang sebenarnya lebih menentukan dalam hal pengangkatan duta besar, ini lebih dikarenakan diplomasi merupakan wilayah eksekutif. Dan juga Presiden-lah dengan Menteri Luar Negeri sebagi pembantu Presiden serta lewat Departemen Luar Negeri-nya yang dianggap paling mengetahui dan mengerti tentang politik dan hubungan luar negeri suatu bangsa. Akan tetapi diberbagi negara seperti Amerika Serikat dalam hal pengangkatan dubes turut juga melibatkan peran parlemen. Bagi setiap calon dubes yang akan ditempatkan terlebih dahulu dilakukan hearing ataupun dengar pendapat dengan parlemen, walaupun peran parlemen sebatas exchange of views tentang prioritas yang harus dijalankan dan diperhatikan oleh setiap calon duta besar.

Daftar Pustaka Artikel Peran dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI akan anda temukan diakhir kutipan dalam penulisan seperti footnote