Pengertian Komisi Yudisial Fungsi Kewenangan dan Undang Undang

Posted by Sanjaya Yasin 0 komentar

Ditulis oleh : Sanjaya Yasin

Pengertian Komisi Yudisial Fungsi Kewenangan dan Undang Undang - Sebagaimana telah diperintahkan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25, maka perlu dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Lembaga Negara baru ini bernama Komisi Yudisial, yang dibentuk berdasarkan UU Komisi Yudisial. Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, pasal 13 UUKY menentukan : 
  • Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
  • Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Sedangkan tugas Komisi Yudisial ditentukan pasal 14 ayat (1) UUKY, yaitu: 
  • Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  • Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 
  • Menetapkan calon Hakim Agung; dan 
  • Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

Disamping itu, Komisi Yudisial juga bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (Pasal 20 UUKY). Dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UUKY). Penjatuhan sanksi ini diajukan kepada Mahkamah Agung untuk hakim agung dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk hakim konstitusi.

Bagaimana pengawasan itu dilakukan. Sesuai Pasal 22 ayat (1), maka Komisi
Yudisial:  
  • menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
  • meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; 
  • melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; 
  • memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan 
  • membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sedangkan pasal 22 ayat (2) menegaskan, bahwa dalam melaksanakan pengawasannya, Komisi Yudisial wajib: 
  • Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Menjaga kerahasiaan keterangan yang  karena sifatnya merupakan rahasia

Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Yang dimaksud dengan mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini  misalnya tidak memperlakukan semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan 

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

Hanya saja, manakala hakim akan diperiksa Komisi Yudisial, maka pasal 22 ayat (4) menegaskan:  “Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Yang dimaksud dengan hakim dalam ketentuan ini termasuk hakim pelapor, hakim terlapor,  atau hakim lain yang terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan itu dapat diberikan secara lisan dan/atau tertulis” (penjelasan pasal 22 ayat 4). 

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan  atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta (Pasal 22 ayat 5).

Apabila badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian (pasal 22 ayat 6). Semua keterangan dan data ini bersifat rahasia (pasal 22 ayat 7). Sedangkan mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) di atur oleh Komisi Yudisial.

Di dalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengenai usul penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu: 
  1. Teguran tertulis;
  2. Pemberhentian sementara; atau 
  3. Pemberhentian.

Usul pemberhentian sanksi teguran tertulis ini disertai alasan kesalahannya, bersifat mengikat, disampaikan Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 2). Sedangkan usul penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian ini diserahkan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 3). Untuk hakim yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 23 ayat 4). Dalam hal pembelaan ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah  Konstitusi kepada presiden paling lambat 14 hari sejak pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan (pasal 23 ayat 5). Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung (pasal 23 ayat 6)

Selain tugas pengawasan, Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 24 ayat 1).

Harus diakui, dilahirkannya lembaga Komisi Yudisial ini tidak lain akibat dari banyaknya penyimpangan perilaku hakim, bahkan sampai-sampai memunculkan istilah mafia peradilan, sementara  system yang ada untuk membersihkan penyimpangan penyimpangan hakim, misalnya suap dan korupsi dinilai tidak mampu menembus dinding korps hakim. Boleh jadi, jika saja hakim dinegeri ini banyak yang berperilaku bersih, tak perlu dibentuk Komisi Yudisial.

Sekelompok orang yang ditunjuk  dan atau diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang berhubungan dengan lembaga hukumatau lembaga yudikatif. Latar Belakang Lahirnya Komisi Yudisial dan Kedudukannya Dalam Susunan Ketatanegaraan Indonesia. Guna pembenahan terhadap masalah masalah dalam hal kekuasaan kehakiman yang selama ini seringkali  dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak–pihak tertentu maka diperlukan adanya gagasan – gagasan tentang perlunya  lembaga–lembaga khusus yang mempunyai fungsi fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka memenuhi gagasan–gagasan tersebut sebagai penyeimbang yang berjalan bukan pada rel atau koridor peradilan tetapi untuk melakukan pengawasan atau sebagai fungsi control sehingga perwujudan konsep “chek and balance” bisa tercapai dengan benar.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah termasuk kedalam lembaga tinggi Negara  setingkat presiden dan bukan lembaga pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam istilah lain disebut lembaga Negara mandiri (state auxiliaries institution).dengan demikian status kelembagaan Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, Komnas perempuan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak, karena ada alasan sebagai berikut: 
  1. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal 24B
  2. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

Yang jelas kedudukan Komisi Yudisial disini sebagai lembaga Negara, yakni lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh UUD, dimana Komisi Yudisial itu sendiri dalam pasal 24b ayat 1 dan 2  dalam hubungannya dengan lembaga Negara yang lain seperti MK, MA, Presisen, MPR, DPR itu sejajar.

Pola hubungan yang ada diantara lembaga – lembaga ini yakni pola hubungan fungsional dan bukan structural. Yang membedakan antara pola hubungan fungsional dengan pola hubungan structural disini adalah tidak lagi pola hubungan yang bersifat instruktuif tetapi bersifat  berjalan sesuai fungsi masing – masing lembaga tersebut yang mana konsepsi ketenegaraan sekarang yakni konstruksi check and balance yang artinya ada fungsi control dan penyeimbang dalam lembaga Negara (Aan Eko Widiarto.SH, MHum) ( Aan Eko Widiarto “KY Merupakan Perwujudan Check and balance”AZAS Edisi XVIII/Tahun/XIV/2006, Fakultas Hukum UMM. )

Pengertian Komisi Yudisial

Kewenangan Komisi Yudisial
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai  wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945).

  1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
  2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan  apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah. 
  3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat  efisiensi dan efektivitas kekuasaan (Judicial Power) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. 
  4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial) 
  5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial Power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan – pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim. Seperti yang kita tahu, akhirnya dilahirkanlah suatu lembaga baru melalui perubahan ketiga UUD 1945 yaitu  Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yang secara legislatif salah satu kewenangan dan tugas Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD 45). Tugas dan kewenangan  tersebut dilaksanakan  Komisi Yudisial dengan melakukan pengawasan terhadap hakim, yakni dengan meneliti, menguji, dan

Daftar Pustaka - Pengertian Komisi Yudisial Fungsi Kewenangan dan Undang Undang

Aan Eko Widiarto “KY Merupakan Perwujudan Check and balance”AZAS Edisi XVIII/Tahun/XIV/2006, Fakultas Hukum UMM.


Artikel Menarik lainnya :