Sukai Halaman Grosir Mutiara Lombok Supplier Murah

Pengertian Terdakwa dan Tersangka Terpidana Definis Alat Bukti keterangan Terdakwah

Pengertian Terdakwa dan Tersangka Terpidana Definis Penilaian, Alat Bukti Keterangan Terdakwah - Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
Pengertian Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Adnan Paslyadja, 1997: 69).


Definisi Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan (J.C.T. Simorangkir 1980: 167).
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:
  1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
  2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
  3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
  4. Sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 14-15).

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Pengertian Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.


Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189  KUHAP, sebagai berikut:
  1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
  2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
  3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan terdakwa adalah:

1)    apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan,

2)    dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa (M. Yahya Harahap, 2003: 319).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi:

1)    Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.
2)    Pernyataan terdakwa meliputi:
  • Yang terdakwa lakukan sendiri,
  • Yang terdakwa ketahui sendiri,
  • Yang terdakwa alami sendiri.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang kelima atau terakhir setelah alat bukti petunjuk. Hal ini berbeda dengan HIR yang menempatkan keterangan terdakwa pada urutan ketiga di atas petunjuk, hanya saja dalam HIR "keterangan terdakwa" seperti dimuat pada Pasal 184 ayat (1) c KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan tertuduh".

Perbedaan kedua istilah ini bila ditinjau dari segi yuridis, terletak pada pengertian "keterangan terdakwa" yang sedikit lebih luas dari istilah "pengakuan tertuduh", karena pada istilah "keterangan terdakwa" sekaligus meliputi "pengakuan" dan "pengingkaran", sedangkan dalam istilah "pengakuan tertuduh", hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran (M. Yahya Harahap, 2003: 318).

Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 2002: 273).

Sedangkan alasan ditempatkannya keterangan terdakwa pada urutan ketiga diatas petunjuk dalam HIR, karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa (Adnan Paslyadja, 1997: 69).


Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:


1)    Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

2)    Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri
Pernyataan terdakwa meliputi:

(a)    Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.
Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain selain terdakwa.

(b)    Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.
Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

(c)    Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.

(d)    Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (M. Yahya Harahap, 2003: 320-321).


Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4); "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan; “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” (M. Yahya Harahap, 2003: 322).


Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (The Confession Outside the Court)

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan.

Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 323).

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:
  1. keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan
  2. dan keterangan itu itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
  3. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Kualifikasi di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. Ayat (3) KUHAP.


Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1)    Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai dengan argumentasi yang proporsional dan akomodatif.

2)    Harus memenuhi batas minimum pembuktian
Sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) yang menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan, bahwa tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3)    Harus memenuhi asas keyakinan hakim
Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 332-333).

Pengertian Terdakwa dan Tersangka Terpidana

Ketentuan yang terkait dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagaimana yang diutarakan di atas masih dapat ditambah dengan rumusan sebagai berikut:
  1. Keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, merupakan alat bukti keterangan terdakwa yang sah menurut undang-undang.
  2. Keterangan terdakwa sekalipun bersifat pengakuan atas perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, tidak cukup untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan karena tidak memenuhi batas minimumnya pembuktian.
  3. Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk.
  4.  Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang mengenai hal yang didakwakan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dapat berupa alat bukti petunjuk, setidak-tidaknya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Adnan Paslyadja, 1997: 73).



Daftar Pustaka - Pengertian Terdakwa dan Tersangka Terpidana Definis Penilaian, Alat Bukti Keterangan Terdakwah

Adnan Paslyadja. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.