Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Definisi Kepegawaian Daerah

Posted by Sanjaya Yasin 0 komentar

Ditulis oleh : Sanjaya Yasin

Pengertian Pegawai Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dari Poerwadarminta (1991 : 593), kata Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya).
Istilah pegawai menurut Wijaya (2002 : 15) mengandung pengertian sebagai berikut : (Pengertian Pegawai Negeri Sipil | Definisi Kepegawaian Daerah)
  1. Menjadi anggota suatu kerjasama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
  2. Berada dalam sistem kerja yang sifatnya lugas/pamrih.
  3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pihak pemberi kerja.
  4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melalui proses penerimaan.
  5. Dan akan menghadapi masa pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Tinjauan Secara Normatif -  Definisi Kepegawaian Daerah
1. Badan Kepegawaian Daerah - Pengertian Badan Kepegawaian Daerah
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
Selanjutnya dalam pasal 4 Keputusan Presiden tersebut, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, BKD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 
  • Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  • Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
  • Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
  • Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  • Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  • Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  • Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  • Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  • Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  • Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.


2. Pegawai Negeri Sipil - Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, yaitu :
  • Memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
  • Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya;
  • Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun jenis Pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 adalah :
1.     Pegawai Negeri terdiri dari :
  • Pegawai Negeri Sipil;
  • Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.     Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
  • Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
  • Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil


2.2.3.    Kinerja

Menurut Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 598/ IX / 6 / X / 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.

Referensi - Pengertian Pegawai Sipil Kepegawaian Daerah

Poerwadarminta, W.J.S, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian


Artikel Menarik lainnya :