Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Posted by Sanjaya Yasin 0 komentar

Ditulis oleh : Sanjaya Yasin

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma yang hidup di masyarakat telah berlangsung cukup lama. Secara garis besar Prof. Bagir Manan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua pereode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).




a.  Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia (PI) menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. selanjutnya Serikat Islam (SI) organisasi kaum santri yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis, menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Indische Partij pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. 

Sedangkan pemikiran HAM pada Partai Nasional Indonesia (PNI) menonjolkan hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pemikiran HAM juga terjadi pada perdebatan di sidang (BPUPKI) antara Soekarno dan Moh. Yamin pada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak meengeluarkan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis.


b. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)

1. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka (self determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta hak kebebasaan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan wadah yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat dikalangan elite politik. Indikatornya adalah semakin banyak tumbuhnya partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Pada masa itu kehidupan demokrasi didominasi oleh partai-partai politik besar diantarany: PNI; NU; Masyumi dan PKI, namun semangat berdemokrasi sangat besar sehingga nilai-nilai kebersamaan agak longgar yang ada pertentangan antar partai sangat tajam akibatnya untuk merumuskan konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi gagal.

3. Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini kekuasan terpusat dan berada di tangan presiden. dalam kaitannya dengan HAM telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan.


4. Periode 1966-1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada awal periode ini telah diadakannya berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

Sementara itu pada awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran elite penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensive dan refresif yang dicerminkan dari produk hukum yang umunya restrektif terhadap HAM. 

Sikap defensif tercermin pada anggapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila serta Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibanding dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara-negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM masih ada di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya ini melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh dsb. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif. hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES No. 50 Th. 1993 tanggal 7 Juni 1993.


5. Periode 1998-sekarang

Perganitan rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. strategi penegakan HAM dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan (precriptive status) dan tahap penataan aturan (rule consistent behaviour). Pada tahap status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (UUD 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pada masa pemerintahan Habibie (Marzuki, 2002) penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998; konvensi ILO No.111 tentang deskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU No.21/1999; konvensi ILO No.138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU no.20/1999.


Artikel Menarik lainnya :